Home PADAMU NEGERI 2014 Penjelasan SK Bupati / Walikota Sebagai Syarat Penerbitan NUPTK Baru Bagi Guru Non PNS di Sekolah Negeri – PegID Sebagai Bahan Kebijakan Selanjutnya

Penjelasan SK Bupati / Walikota Sebagai Syarat Penerbitan NUPTK Baru Bagi Guru Non PNS di Sekolah Negeri – PegID Sebagai Bahan Kebijakan Selanjutnya

by CerdaskanKita
Sahabat Edukasi yang sedang berbahagia…

Kebijakan penerbitan NUPTK baru berdasarkan surat edaran Ka. BPSDMPK-PMP Kemdikbud no. 14265/J/LL/2013 tanggal 24 Juli 2013 perihal Penerbitan NUPTK Baru.
Bagi Guru yang Non PNS dan bertugas di sekolah negeri dibuktikan dengan SK pengangkatan dari Bupati/Walikota.
Persyaratan ini sesuai PP No. 48 tahun 2005 Pasal 8 (Ditetapkan oleh Presiden RI, DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono, tanggal 11 Nopember 2005) :
Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat  Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
Selanjutnya ditegaskan lagi oleh Mendagri melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 814.1/169/SJ perihal larangan pengangkatan tenaga honorer oleh Gubernur/Bupati/Walikota di institusi pemerintahan sesuai PP no. 48 tahun 2005 pasal 8 tersebut.
Adapun jika Gubernur/Bupati/Walikota tetap mengangkat tenaga honorer dimaksud maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.
Oleh karena itu bagi para PTK yang masih terkendala ajuan NUPTK barunya karena aturan syarat SK Bupati/Walikota tersebut. Saat ini diakomodir oleh Layanan PADAMU NEGERI dengan memiliki PegID terlebih dahulu.  Fungsi PegID untuk mengidentifikasi eksistensi seluruh PTK NON PNS termasuk Tenaga Honorer untuk kebutuhan pemetaan PTK sebagai bahan kebijakan selanjutnya.
Baca Juga:   Batas Akhir Keaktifan PTK dan PKG Padamu Negeri 2014 - Semua Ajuan NUPTK Baru S06 dan PKG S22 Yang Tercetak Hingga 31 Desember 2014 Masih Dapat Diproses Oleh Admin Dinas dan LPMP Hingga 31 Januari 2015

You may also like