Pengertian Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif

Pengertian politik luar negeri Indonesia yaitu kebijakan sebuah negara dalam mengelola hubungan dengan negara lain. Kebijakan ini dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan nasional dalam taraf internasional. Politik luar negeri juga diartikan sebagai taktik politik nasional masing masing negara. Pada dasarnya politik nasional antara negara satu dengan negara lain berbeda. Pengertian politik luar negeri secara umum yaitu taktik yang dimiliki oleh sebuah negara dalam menjalin hubungan dengan negara lain untuk mencapai kepentingan nasional berdasarkan arah, sasaran, perilaku dan nilai suatu negara dalam dunia internasional. Maka dari itu, kebijakan politik setiap negara bergantung pada tujuan nasional negaranya.

Politik luar negeri Indonesia yaitu bebas dan aktif, maka dari itu Indonesia sanggup memilih sikap, impian dan arah untuk mencapai negara yang berdaulat dan merdeka secara penuh. Dengan begitu Indonesia akan bebas dalam imbas kebijakan politik dari negara lain. 

Politik luar negeri Indonesia bebas aktif juga dijadikan sebagai penentu kualitas hubungan negara ini dengan negara lain didunia. Kebijakan tersebut direalisasikan dalam bentuk gerakan diplomasi. Seorang pejabat yang melaksanakan tugasnya dalam diplomasi dikenal dengan nama diplomat. Seorang diplomat bertugas untuk melaksanakan hubungan Indonesia dengan dunia Internasional demi kepentingan nasionalnya. Diplomat tersebut diharuskan untuk menetap dan tinggal dinegara lain lantaran bertugas sebagai wakil negaranya.

Kemudian politik luar negeri Indonesia bebas aktif juga terdapat landasan politiknya. Berikut sedikit Landasan Politik Luar Negeri Indonesia, yaitu:

Landasan Ideal

Landasan politik luar negeri Indonesia yang pertama yaitu landasan ideal. Untuk landasan ideal dalam politik luar negeri Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila dijadkan sebagai landasan ideal lantaran nilai nilai yang terdapat didalamnya sanggup dipakai sebagai patokan dan aliran melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif.

Landasan Konstitusional

Landasan politik luar negeri Indonesia selanjutnya yaitu landasan konstitusional. Untuk landasan konstitusional dalam politik luar negeri Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Landasan konstitusional dipakai untuk mencapai tujuan nasional negara Indonesia. Maka dari itu landasan ini dianggap sangat penting. Hal tersebut juga tercantum dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 inginpun dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut penterangannya :

1. Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Presiden beserta dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perjanjian, perang, dan membuat perdamaian dengan negara lain”.
2. Berdasarkan Pasal 13 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Presiden mengangkat duta dan konsul”.
3. Berdasarkan Pasal 13 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengangkat Duta”.
4. Berdasarkan Pasal 13 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Presiden menempatkan duta di negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”.
5. Berdasarkan alinea pertama dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Bahwa bergotong-royong kemerdekaan itu yaitu hak segala bangsa dan oleh lantaran itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan lantaran tak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.
6. Berdasarkan alinea keempat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “… dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, …”.

Baca juga : Tugas dan Wewenang MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) dan dewan perwakilan rakyat (Dewan Perwakilan Rakyat)

• Memakmurkan rakyat dengan memenuhi kebutuhan barang barang yang dibutuhkan dari luar negeri.
• Meningkatkan rasa solidaritas dan persaudaraan dengan negara negara lain di dunia.
• Menjaga dan mempertahankan keselamatan serta kemerdekaan negara.