Macam Macam Kabinet Indonesia Pada Masa Demokrasi Liberal (1950 – 1959) – Indonesia pernah memakai sistem pemerintahan Demokrasi Liberal sesuai dengan ketentuan UUDS 1959. Pada masa tersebut berlaku sistem kabinet parlementer yaitu perdana menteri memegang tanggung jawab terhadap pemerintahan serta para menteri terdapat tanggung jawab terhadap dewan perwakilan rakyat atau parlemen. Sistem kabinet ini terdapat imbas kurang baik terhadap bangsa Indonesia alasannya yakni membuat sistem pemerintahan RI tak stabil. Hal tersebut disebabkan kaya partai politik yang lebih mementingkan keperluan golongannya masing masing. Tidak heran apabila kaya sekali bermunculan kabinet di Indonesia. Macam macam kabinet Indonesia pada masa demokrasi liberal terdapat tujuan dan kegiatan kerja masing masing demi memajukan bangsa.
Pada masa tersebut kaya sekali kabinet yang jatuh bangun. Para partai politik tak sesuai dengan kepentingan rakyatnya. Bahkan kaya kabinet yang masa jabatannya pendek hingga lalu membuat partai yang berkuasa tak sanggup melaksanakan kegiatan kerjanya dengan baik. Hal inilah yang menjadi faktor bermunculan bermacam kabinet di Indonesia. Nah pada hari ini kali ini admin akan menterangkan wacana macam macam kabinet Indonesia pada masa Demokrasi Liberal. Langsung saja sanggup anda baca di bawah ini.
Daftar Isi
Macam Macam Kabinet Indonesia Pada Masa Demokrasi Liberal (1950 – 1959)
Pada masa Demokrasi Liberal, bangsa Indonesia menganut sistem kabinet parlementer. Sistem kabinet ini mengakibatkan bermacam persaingan diantara partai politik demi memperoleh dingklik jabatan di parlemen. Ketika Indonesia memakai sistem pemerintahan demokrasi Liberal, Indonesia pernah mengalami 7 kali permenggantian kabinet. Berikut macam macam kabinet Indonesia pada masa Demokrasi Liberal beserta penterangannya:
Baca juga : 18 Perbedaan Negara Maju dan Negara Berkembang Lengkap
Kabinet Natsir (6 September 1950 – 21 Maret 1951)
Macam kabinet Indonesia pada masa demokrasi liberal yang pertama ialah kabinet Natsir. Pendirian kabinet ini diawali dengan pengangkatan Muhammad Natsir (Masyumi) oleh Presiden Sokerano sebagai formatur kabinet pada tanggal 22 Agustus 1950. Setelah itu Muhammad Natsir membentuk kabinet gres berjulukan Kabinet Natsir pada waktu 15 hari sesudah pengangkatan. Kabinet ini terdapat kegiatan kerja yaitu diantaranya:
- Menyelenggarakan dan mempersiapkan pemilu Konstituante dengan waktu yang singkat.
- Menggalakkan bisnis dalam pancapaian bangsa yang tentram dan aman.
- Menyelesaikan dan memperjuangkan Irian Barat.
Pada tanggal 28 September 1950, Kabinet Natsir berhasil membuat bangsa Indonesia menjadi salah satu anggota PBB ke 60. Namun pada kesudahannya kabinet Indonesia ini jatuh dan berakhir alasannya yakni Mosi Hadikusumo (PNI) membubarkan dan membekukan DPRD Sementara.
Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 23 Februari 1952)
Macam kabinet Indonesia pada masa demokrasi liberal yang kedua ialah kabinet Sukiman. Disebabkan runtuhnya Kabinet Nastir, lalu Dr. Suwiryo (PNI) dan Dr. Sukiman Wiryosanjoyo (Masyumi) ditunjuk oleh Presiden Soekarno sebagai formatur kabinet selanjutnya. Kedua formatur tersebut membentuk kabinet gres pada masa demokrasi liberal dengan nama Kabinet Sukiman. Kabinet ini diketuai oleh perdana menteri Dr. Sukiman dengan wakilnya yaitu perdana menteri Dr. Suwiryo. Kabinet Sukiman terdapat kegiatan kerja diantarnya:
- Melaksanakan sistem negara aturan yang tegas untuk menjamin ketentraman dan keamanan negara.
- Mempercepat bisnis pembangunan dalam menempatkan bekas pejuang.
- Melakukan tindakan penyelesaian dalam mempersiapkan pemilu Konstituante.
- Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif demi memperjuangkan perdamaian.
- Menempatkan Irian Barat sebagai salah satu wilayah Republik Indonesia.
Kabinet Sukiman hanya bertahan 1 tahun saja. Runtuhnya kabinet Sukiman disebabkan adanya kerjasama Indonesua dengan Amerika Serikat dalam hal keamanan negara sesuai dengan Mutual Security Aids (MSA)
Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 30 Juli 1953)
Macam kabinet Indonesia pada masa demokrasi liberal selanjutnya ialah kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo ialah bentuk kabinet koalisi dari para pendukung menyerupai PSI, PNI dan Masyumi Natsir. Kabinet ini terdapat kegiatan kerja diantaranya:
- Mempercepat tindakan perbaikan dalam membaharui sistem pendidikan dan pengajaran.
- Melakukan tindakan pekompleksan Undang Undang Pemburuhan.
- Menyempurnakan organisasi negara beserta alat alat negara untuk memajukan keamanan bangsa.
- Memperjuangkan kembalinya Irian Barat.
Baca juga : Kebijakan Politik Pintu Terbuka Dalam Pemerintahan Hindia Belanda
Kabinet Wilopo tak bertahan lama. Pada kesudahannya kabinet Indonesia ini berakhir alasannya yakni adanya insiden Tangjung Morawa di Sumatera Utara. Peristiwa ini dipelopori oleh PKI dalam hal pembagian tanah.
Kabinet Ali (1 Agustus 1953 – 24 juli 1955)
Macam kabinet Indonesia pada masa demokrasi liberal selanjutnya ialah kabinet Ali. Kabinet Ali sanggup disebut sebagai Kabinet Ali Wongso Arifin. Kabinet ini berdiri pada tanggal 30 Juli 1953. Adapun kegiatan kerja kabinet Al yaitu diantaranya:
- Bidang dalam negeri yaitu melaksanakan tindakan yang berkaitan dengan pemilihan umum, keamanan, pemburuhan, organisasi negara, keuangan dan kemakmuran.
- Bidang Irian Barat yaitu melaksanakan usaha merebut Irian Barat kembali biar menjadi wilayah kekuasaan Republik Indonesia.
- Bidang politik luar negeri yaitu melaksanakan peninjauan kembali terkait hasil KMB dan melaksanakan sistem politik luar negeri bebas aktif.
Pada masa demokrasi Liberal, Kabinet Ali berhasil melaksanakan Konferensi Asia Afrika yang bertempat di Bandung. Kabinet ini berakhir alasannya yakni adanya “Peristiwa 27 Juni 1955” yaitu insiden yang membuat permenggantiian pemimpin Kepala Staf AD. Peristiwa ini mengakibatkan pengajuan mosi kepada dewan perwakilan rakyat dari sedikit anggota parlemen.
Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 24 Maret 1956)
Macam kabinet Indonesia pada masa demokrasi liberal selanjutnya ialah kabinet Burhanuddin Harahap. Pembentukan kabinet Burhanuddin terjadi pada tanggal 11 Agustus 1955. Kabinet ini terdapat sedikit kegiatan kerja diantaranya:
- Melakukan pengembalian moral pemerintah yang wibawa.
- Melakukan pemilu atau pemilihan umum.
- Melakukan pemberantasan korupsi.
- Meneruskan usaha merebut Irian Barat kembali.
Pada masa demokrasi liberal, kabinet Burhanuddin Harahap berhasil melaksanakan pemilu pertama kali semenjak Indonesia telah merdeka. Kemudian sesudah pemilu terdapat pengumuman hasil pemungutan bunyi terkait pembagian dingklik di dewan legislatif atau DPR. Kabinet Burhanuddin Harahap menyerahkan mandatnya kepada Presiden dan mengundurkan diri pada tanggal 2 Maret 1956. Akhirnya pembentukan kabinet gres dilaksanakan dengan cara pemilu.
Kabinet Ali II (24 Maret 1956 – 14 Maret 1957)
Macam kabinet Indonesia pada masa demokrasi liberal selanjutnya ialah kabinet Ali II. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 85 Tahun 1956, telah diadakan pembentukan kabinet gres berjulukan Kabinet Ali II. Kabinet ini terdapat sedikit kegiatan kerja diantaranya:
- Membatalkan hasil KMB.
- Memperjuangkan Irian Barat secara de facto sebagai kekuasaan Indonesia dan melaksanakan pembentukan Provinsi Irian Barat.
- Bidang dalam negeri yaitu melaksanakan tindakan pemulihan keamanan, melaksanakan perbaikan dalam bidang keuangan dan perekonomian, meningkatkan dan memperluas mutu pengajaran dan pendidikan, memperbaiki sistem pemburuhan serta memperkuat pertahanan.
- Bidang luar negeri yaitu melaksanakan kerjasama dengan bermacam negara di Asia Afrika dan melakasanakan politik luar negeri bebas aktif.
Baca juga : Romusha Pada Masa Penjajahan Jepang (Ketenagakerjaan, Kekejaman dan Dampak)
Pada masa deokrasi liberal, Kabinet Ali II berhasil mengirimkian misi garuda I ke Mesir, membatalkan hasil KMB dan membentuk Provinsi Irian Barat dengan bermacam ribu kota di Soasio, Maluku Utara. Namun pada kesudahannya kabinet Ali II runtuh alasannya yakni sedikit alasannya yakni yaitu alasannya yakni mundurnya anggota kabinet satu persatu (keretakan badan dalam kabinet), adanya pemberontakan dibermacam daerah, dan munculnya Konsepsi Presiden 21 Februari 1957.
Kabinet Djuanda (9 April 1957 – 10 Juli 1959)
Macam kabinet Indonesia pada masa demokrasi liberal yang terakhir ialah kabinet Djuanda. Pada tanggal 9 April 1957 terdapat peresmian Kabinet Djuanda atau Kabinet Karya. Kabinet ini terdapat sedikit kegiatan kerja diantaranya:
- Membentuk Dewan Nasional.
- Menormalkan kembali kondisi Republik Indonesia.
- Memperjuangkan Irian Barat kembali.
- Melanjutkan tindakan abolisi KMB.
- Mempercepat pembangunan.
Pada masa demokrasi liberal, Kabinet Djuanda berhasil menyelenggarakan rapat umum pada tanggal 18 November 1957 yang bertempat di Jakarta terkait pembebasan Irian Barat. Rapat tersebut didukung dengan adanya agresi mogok kerja bagi kaum buruh yang tergabung dengan perbisnisan Belanda. Selain itu kabinet ini juga berhasil membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat. Kemudian Presiden Soekarno juga mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang berisi tak berlakunya UUDS 1950 dan mulai berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Setelah itu terjadi permenggantian Kabinet Djuanda menjadi Kabinet Kerja.
Sekian penterangan seputar macam macam kabinet Indonesia pada masa demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal, bangsa Indonesia mengalami 7 kali permenggantian kabinet. Semoga artikel ini bermanfaat. Terima kasih.
