Macam Macam Kabinet Indonesia Pada Masa Demokrasi Liberal (1950 – 1959) – Indonesia pernah memakai sistem pemerintahan Demokrasi Liberal sesuai dengan ketentuan UUDS 1959. Pada masa tersebut berlaku sistem kabinet parlementer yaitu perdana menteri memegang tanggung jawab terhadap pemerintahan serta para menteri terdapat tanggung jawab terhadap dewan perwakilan rakyat atau parlemen. Sistem kabinet ini terdapat imbas kurang baik terhadap bangsa Indonesia alasannya yakni membuat sistem pemerintahan RI tak stabil. Hal tersebut disebabkan kaya partai politik yang lebih mementingkan keperluan golongannya masing masing. Tidak heran apabila kaya sekali bermunculan kabinet di Indonesia. Macam macam kabinet Indonesia pada masa demokrasi liberal terdapat tujuan dan kegiatan kerja masing masing demi memajukan bangsa.
Pada masa tersebut kaya sekali kabinet yang jatuh bangun. Para partai politik tak sesuai dengan kepentingan rakyatnya. Bahkan kaya kabinet yang masa jabatannya pendek hingga lalu membuat partai yang berkuasa tak sanggup melaksanakan kegiatan kerjanya dengan baik. Hal inilah yang menjadi faktor bermunculan bermacam kabinet di Indonesia. Nah pada hari ini kali ini admin akan menterangkan wacana macam macam kabinet Indonesia pada masa Demokrasi Liberal. Langsung saja sanggup anda baca di bawah ini.
Daftar Isi
Macam Macam Kabinet Indonesia Pada Masa Demokrasi Liberal (1950 – 1959)
Baca juga : 18 Perbedaan Negara Maju dan Negara Berkembang Lengkap
Kabinet Natsir (6 September 1950 – 21 Maret 1951)
- Menyelenggarakan dan mempersiapkan pemilu Konstituante dengan waktu yang singkat.
- Menggalakkan bisnis dalam pancapaian bangsa yang tentram dan aman.
- Menyelesaikan dan memperjuangkan Irian Barat.
Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 23 Februari 1952)
- Melaksanakan sistem negara aturan yang tegas untuk menjamin ketentraman dan keamanan negara.
- Mempercepat bisnis pembangunan dalam menempatkan bekas pejuang.
- Melakukan tindakan penyelesaian dalam mempersiapkan pemilu Konstituante.
- Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif demi memperjuangkan perdamaian.
- Menempatkan Irian Barat sebagai salah satu wilayah Republik Indonesia.
Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 30 Juli 1953)
- Mempercepat tindakan perbaikan dalam membaharui sistem pendidikan dan pengajaran.
- Melakukan tindakan pekompleksan Undang Undang Pemburuhan.
- Menyempurnakan organisasi negara beserta alat alat negara untuk memajukan keamanan bangsa.
- Memperjuangkan kembalinya Irian Barat.
Baca juga : Kebijakan Politik Pintu Terbuka Dalam Pemerintahan Hindia Belanda
Kabinet Ali (1 Agustus 1953 – 24 juli 1955)
- Bidang dalam negeri yaitu melaksanakan tindakan yang berkaitan dengan pemilihan umum, keamanan, pemburuhan, organisasi negara, keuangan dan kemakmuran.
- Bidang Irian Barat yaitu melaksanakan usaha merebut Irian Barat kembali biar menjadi wilayah kekuasaan Republik Indonesia.
- Bidang politik luar negeri yaitu melaksanakan peninjauan kembali terkait hasil KMB dan melaksanakan sistem politik luar negeri bebas aktif.
Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 24 Maret 1956)
- Melakukan pengembalian moral pemerintah yang wibawa.
- Melakukan pemilu atau pemilihan umum.
- Melakukan pemberantasan korupsi.
- Meneruskan usaha merebut Irian Barat kembali.
Kabinet Ali II (24 Maret 1956 – 14 Maret 1957)
- Membatalkan hasil KMB.
- Memperjuangkan Irian Barat secara de facto sebagai kekuasaan Indonesia dan melaksanakan pembentukan Provinsi Irian Barat.
- Bidang dalam negeri yaitu melaksanakan tindakan pemulihan keamanan, melaksanakan perbaikan dalam bidang keuangan dan perekonomian, meningkatkan dan memperluas mutu pengajaran dan pendidikan, memperbaiki sistem pemburuhan serta memperkuat pertahanan.
- Bidang luar negeri yaitu melaksanakan kerjasama dengan bermacam negara di Asia Afrika dan melakasanakan politik luar negeri bebas aktif.
Baca juga : Romusha Pada Masa Penjajahan Jepang (Ketenagakerjaan, Kekejaman dan Dampak)
Kabinet Djuanda (9 April 1957 – 10 Juli 1959)
- Membentuk Dewan Nasional.
- Menormalkan kembali kondisi Republik Indonesia.
- Memperjuangkan Irian Barat kembali.
- Melanjutkan tindakan abolisi KMB.
- Mempercepat pembangunan.