Home / Pkn / Penggolongan Aturan Berdasarkan Sumbernya, Bentuknya, Isinya, Waktu Berlakunya, Daerah Berlakunya, Sifatnya, Wujudnya Dan Cara Mempertahankannya

Penggolongan Aturan Berdasarkan Sumbernya, Bentuknya, Isinya, Waktu Berlakunya, Daerah Berlakunya, Sifatnya, Wujudnya Dan Cara Mempertahankannya

Penggolongan Hukum Menurut Sumbernya, Bentuknya, Isinya, Waktu Berlakunya, Tempat Berlakunya, Sifatnya, Wujudnya dan Cara Mempertahankannya – Penggolongan aturan umumnya berisi wacana larangan dan perintah yang bersifat memaksa. Hal tersebut disebabkan lantaran apabila terdapat sedikit anggota masyarakat atau kelompok melanggar larangan tersebut maka akan diberikan hukuman hukum. Sakni aturan tersebut yang nantinya sanggup mendorong setiap orang untuk selalu taat pada segala aturan pemerintahan yang berlaku.

 Penggolongan aturan umumnya berisi wacana larangan dan perintah yang bersifat memaksa Penggolongan Hukum Menurut Sumbernya, Bentuknya, Isinya, Waktu Berlakunya, Tempat Berlakunya, Sifatnya, Wujudnya dan Cara Mempertahankannya

Penggolongan aturan berdasarkan sumber, bentuk, waktu, tempat, sifat, wujud dan cara mempertahankannya intinya sanggup kita temukan dalam pembelajaran PKN di sekolah menyerupai Sekolah Menengah kejuruan dan SMA. Manusia intinya sanggup dikatakan makhluk sosial lantaran sifatnya yang selalu bergantung dan membutuhkan orang lain dalam setiap acara kehidupannya. Tidak hanya itu saja, insan juga memerlukan insan lain untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk sanggup mewujudkan tujuannya insan akan melaksanakan segala cara dari bermacam sumber dan bentuk dan hal ini cenderung sanggup menyebabkan benturan dengan harapan orang lain. Jika hal ini terus terjadi dan tak ada pihak yang menyerah maka sanggup menyebabkan konflik berkepanjangan. Disinilah tugas aturan berlaku ialah untuk mengatur kehidupan yang ada.

Baca juga: Strategi Indonesia Menghadapi Ancaman di Berbagai Bidang (Militer, Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya)

Umumnya penggolongan aturan berdasarkan sumbernya atau bentuknya. Namun tak menutup kecukupan bahwa penggolongan aturan juga berdasarkan waktu dan berdasarkan tempat juga. Untuk sanggup memahami penggolongan aturan secara umum maka bacalah artikel dibawah ini.

Penggolongan Hukum Berdasarkan Sumbernya, Bentuknya, Isinya, Waktu, Tempat, Sifatnya, Wujud dan Cara Mempertahankannya

Sebagaimana yang telah admin sampaikan dalam penterangan singkat diatas bahwa penggolongan aturan sanggup dibagi berdasarkan sumber, bentuk, waktu, tempat, isi, sifat, wujud, dan cara mempertahankannya. Untuk sanggup memahami penggolongan aturan secara umum dan berdasarkan aspek aspek di atas maka bacalah artikel dibawah ini.

Pembagian Hukum Berdasarkan Sumbernya
Menurut sumbernya, aturan sendiri sanggup dibagi menjadi sedikit jenis yakni:

  1. Undang undang (wettenrech): Undang undang merupakan sumber aturan yang terantum dalam sebuah peraturan perundang-undangan.
  2. Kebiasaan (gewoonte-en adatrech) : Sumber aturan ini berasal dan terletak dalam sebuah peraturan peraturan tabiat istiadat yang notabennya sudah menjadi peraturan kebiasaan yang terdapat di suatu daerah.
  3. Traktat (tractaten recht) : Hukum traktat merupakan aturan yang telah ditetapkan negara negara dalam sebuah perjanjian antar negara baik yang bersifat bilateral inginpun mulilateral. Umumnya perjanjian ini sedikit kaya akan menyangkut korelasi internasional, politik, ekonomi dan sebagainya.
  4. yurisprudentie recht (Yurisprudensi) : Hukum yurisprudensi merupakan aturan yang sanggup terbentuk lantaran sebuah putusan hakim. Putusan hakim inilah yang nantinya akan dijadikan rujukan dan rujukan oleh hakm selanjutnya untuk sanggup menetapkan suatu perkara.
  5. Hukum Ilmu (wetenscaps recht) : Sumber aturan yang satu ini intinya berbentuk ilmu aturan yang didalamnya memuat pandangan pakar dan para andal populer yang sangat besar lengan berkuasa dala dunia hukum.
Pebagian Hukum Berdasarkan Bentuknya
Menurut bentuknya, pembagian aturan sanggup dibagi menjadi sedikit kategori yakni:
Hukum tertulis
Hukum tertulis merupakan segala aturan yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Singkatnya aturan tertulis terdapat bentuk fisik yang konkret yang umumnya ditulis dalam sebuah konstitusi. Terdapat dua jenis aturan tertulis.

  1. Yang pertama merupakan aturan tertulis yang dikodifikasi menyerupai halnya Burgerlijk Wetboek, Hukum perdata, Pasal KUHP. Kodifikasi sendiri merupakan denah pembukuan materi dan sumber aturan sejenis yang disusun secara sistematis dan kompleks didalam sebuah kitab undang undang.
  2. Yang kedua merupakan aturan tertulis berlum terkodifikasi. Contoh aturan ini contohnya menyerupai aturan per-koperasian.
Baca Juga:   Strategi Indonesia Menghadapi Bahaya Di Banyak Sekali Bidang (Militer, Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya)

Hukum tak tertulis
Hukum tak tertulis artinya merupakan segala aturan yang masih berlaku, dan hidup didalam keyakinan suatu kelompok masyarakat namun tak dituliskan dan tak terdapat bentuk fisik. Umumnya huku ini berbentuk menyerupai norma norma yang berlaku dalam masyarakat, tabiat istiadat masyarakat dan lain sebagainya.

Pembagian Hukum Berdasarkan Tempat Berlakunya
Pembagian aturan berdasarkan tempat berlakunya sanggup dibagi menjadi sedikit jenis yakni:

  1. Hukum Nasional : Hukum ini merupakan aturan yang berlaku hanya dalam satu negara saja maka disebut sebagai aturan nasional.
  2. Hukum Internasional : Berbeda dengan aturan nasional, aturan internasional merupakan aturan yang terdapat cakupan dan mengatur korelasi antar negara dalam lingkup internasional.
  3. Hukum Asing : Pada dasarnya aturan gila merupakan tatanan aturan yang berlaku dalam satu negara lain.
Pembagian Hukum Menurut Waktu Berlakunya

Pembagian aturan berdasarkan waktu berlakunya sanggup dibedakan menjadi sedikit jenis diantaranya merupakan:

  1. Hukum Positif (Ius Constitutum) : Hukum positif merupakan aturan yang berlaku di masa kini untuk satu asyarakat tertentu yang terletak di suatu daerah.
  2. Hukum yang dicita citakan (Ius COnstituendum) : Hukum ini merupakan aturan yang dibutuhkan sanggup berlaku di masa mendatang.
  3. Hukum Alam (Ius Naturale) : Hukum alam merupakan aturan yang berlaku di semua tempat dan semua waktu di semua bangsa dan negara. Berbeda dengan aturan hukum sebelumnya, Jenis aturan ini tak terdapat batasan atau dengan kata lain berlaku untuk selamanya (abadi).

Pembagian Hukum Menurut Sifatnya
Berdasarkan Sifatnya aturan sanggup dibagi menjadi sedikit jenis diantaranya merupakan sebagai berikut:

Hukum yang bersifat memaksa
Hukum memaksa merupakan jenis aturan yang bersifat memaksa dalam keadaan apapun dan bagaimanapun. Paksaan yang berlaku dalam aturan ini merupakan mutlak dan tak sanggup diganggu gugat. Semisal dalam sebuah masalah pidana: Ada pencuri ketahuan lagi membongkar jendela belakang rumah orang tuanya di waktu malam hari. Setelah ia tertangkap kemudian diproses dalam peradilan. Meskipun orang bau tanah pencuri tersebut tak memperkarakan kejadian tersebut namun menyerupai yang kita ketahui bahwa aturan harus ditegakkan tanpa pandang bulu.

Baca juga:  Perjanjian Internasional yang Pernah Dilakukan Indonesia (Bilateral dan Multilateral)

Hukum yang bersifat mengatur
Hukum yang mengatur merupakan aturan yang bisa dikesamping apabila pihak pihak yang terlibat masalah telah membuat suatu peraturan sendiri dalam sebuah peranjian. Umumnya aturan jenis ini akan gampang ditemukan dalam masalah masalah perdata.

Baca Juga:   Pengertian, Peranan Dan Fungsi Pers Lengkap

Pembagian Hukum Menurut Isinya
Pembagian aturan berdasarkan isinya sanggup dibagi menjadi sedikit jenis aturan diantaranya merupakan sebagai berikut ini:

Hukum sipil (Hukum privat)
Hukum privat atau yang lebih dekat disebut dengan aturan sipil mengatur korelasi antara satu orang dengan orang lainnya yang menitikberatka kepentingan perorangan atau individu. Salah satu aturan yang termasuk kedalam jenis aturan sipil merupakan aturan perdata yang notabennya mengatur wacana korelasi antar perorangan. Hukum privat juga meliputi sedikit aspek diantara merupakan sebagai berikut:

  1. Hukum keluarga : Hukum yang mengatur wacana korelasi perkawinan dan korelasi aturan harta benda kekayaan antara suami dengan istri. Selain itu aturan ini juga meliputi korelasi antara orang bau tanah dengan anak, pengampuan, dan perwalian.
  2. Hukum perorangan : Hukum yang mengatur dan memuat tatanan peraturan wacana prinsip insan menjadi subjek aturan dan bekerjasama eksklusif dengna hak hak manusia.
  3. Hukum harta kekayaan : Yakni aturan yang mengatur masalah yang bekerjasama dengan harta benda termasuk uang.
  4. Hukum waris : Hukum yang mengatur benda dan harta kekayaan seorang individu yang telah meninggal.
  5. Hukum dagang : Hukum ini mengatur korelasi baik antara produsen dengan konsumen inginpun produsen dengan agen dalam hal jual beli jasa inginpun barang.
Hukum publik
Hukum publik merupakan sebuah aturan yang mengatur dan memuat hubngan antara warga negara dengan suatu negara itu sendiri. Singkatnya aturan ini menjembatan sebuah negara dengan warga negaranya. Adapun jenis jenis aturan publik merupakan sebagai berikut:
  1. Hukum tata negara : Hukum yang mengatur susunan dan bentuk pemerintahan di suatu negara tertentu serta korelasi yang dijalin dengan komponen perkompleksan negara menyerupai warga negara dengan pemerintahan.
  2. Hukum tata bisnis negara dan aturan tata pemerintahan : aturan ini mengatur cara cara dan korelasi kekuasaan yang terjalin antara alat dan perkompleksan negara.
  3. Hukum internasional : Hukum ini meiputii aturan publik di lingkup internasional dan aturan perdata.
  4. Hukum pidana : Hukum pidana merupakan aturan yang didalamnya mengatur perbuatan perbuatan apa saja yang dihentikan yang apabila dilanggar akan diberikan pidana. Didalam aturan ini juga mengatur bagaimana cara cara untuk mengajukan masalah ke pengadilan.
Baca Juga:   8 Perbedaan Bela Negara Fisik Dan Non Fisik Di Indonesia

Dalam aturan pidana sendiri intinya menitikberatkan kepada dukungan negara dan dukungan umum. Adapun isi aturan pidana merupakan:
Peraturan peraturan dan tatanan aturan yang didalamnya melarang perbuatan tertentu. (contoh: menipu, mencuri, mengancam, membunuh, dan lain sebagainya).
Peraturan yang bersifat wajib dan mengharuskan untuk melaksanakan perbuatan tertentu (Contoh: Melapor pada pihak berwajib dikala terdapat tindak kejahatan).

Penggolongan Hukum Berdasarkan Cara Mempertahankannya
Pembagian aturan berdasarkan cara mempertahankannya merupakan sebagai berikut:

Hukum materiil (materi) : Hukum ini memuat peraturan peraturan tertentu yang menyangkut kepentingan dan korelasi yang terwujud dalam perintah perintah dan larangan larangan.
Contoh:

  • Hukum pidana.
  • Hukum perdata.
  • Hukum dagang.

Hukum formil : Hukum formil merupakan aturan yang berorientasi pada proses, aturan ini memuat peraturan peraturan wacana bagaimana cara cara pelaksanaan dan mempertahankan aturan materiil. Serta mengatur bagaimana cara mengajukan suatu sengketa atau masalah ke pengadilan.
Contoh:

  • Hukum program perdata.
  • Hukum program pidana.
  • Hukum program peradilan dan tata bisnis negara.

Pembagian Hukum Menurut Wujudnya
Penggolongan aturan berdasarkan wujudnya merupakan sebagai berikut:

Hukum objektif
Hukum objektif merupakan aturan yang terdapat di suatu negara dan berlaku untuk umum (tak mengenal orang dan golongan). Umumnya aturan objektif hanya menyebut dan menterangkan wacana peraturan aturan saja.

Hukum subjektif
Hukum subjektif sendiri sangat erat kaitannya dengan hak hak asasi manusia. Hukum ini ditimbulkan oleh aturan objektif yang berlaku pada orang tertentu atau sanggup lebih. Baca juga: 18 Contoh Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia.

Itulah pembagian dan penggolongan aturan berdasarkan sumbernya, bentuknya, isinya, waktu berlakunya, tempat berlakunya, sifatnya, wujudnya dan cara mempertahankannya. Pada dasarnya penggolongan dan pembagian aturan berdasarkan sumbernya, bentuknya isi dan lain sebagainya sudah terdapat dalam buku pendidikan kewarganegaraan. Selalu ingat bahwa kita harus selalu taat dan patuh terhadap aturan yang berlaku.

About CerdaskanKita

Check Also

Globalisasi: Pengertian, Penyebab Dan Imbas Globalisasi

Pengertian Globalisasi, Penyebab dan Dampak Globalisasi – Globalisasi berdasarkan para jago merupakan sebuah proses sosial …