Home / IPS / Sistem Kepartaian Indonesia Masa Demokrasi Liberal

Sistem Kepartaian Indonesia Masa Demokrasi Liberal

Sistem Kepartaian Indonesia Masa Demokrasi LiberalDi Indonesia terdapat sedikit jenis sitem kepartaian yang pernah dianut ibarat sistem kepartaian masa demokrasi liberal, sistem kepartaian masa demokrasi terpimpin, dan lain lain. Bahkan sistem kepartaian Indonesia belum menemukan peraturan perundang permintaan yang menjadi dasar sistem yang harus dianut. Undang Undang Dasar 1945 pun juga tak mengatur sistem kepartaian apa yang harus dianut. Hal tersebut disebabkan kepartaian bukan hal yang besifat prinsipil dalam sebuah negara serta sistem yang dipakai sanggup berubah sesuai dinamika masyarakat. Salah satu sistem kepartaian yang pernah dianut Indonesia ketika masa demokrasi liberal.

Sistem Kepartaian Indonesia Masa Demokrasi Liberal Sistem Kepartaian Indonesia Masa Demokrasi Liberal

Walaupun sistem kepartaian Indonesia tak terdapat dalam peraturan perundang permintaan manapun, tenamun didalam Undang Undang Dasar 1945 terdapat makna tersirat. Didalamnya terdapat petunjuk bahwa sistem kepartaian yang dipakai yakni multi partai sesuai pernyataan pasal 6A ayat 2 yang berbunyi pasangan Presiden dan Wapres diusulkan oleh partai adonan atau partai politik melalui pemilihan umum. Dengan pernyataan tersebut sanggup dilihat bahwa ada lebih dari satu partai yang berperan dalam pemilihan umum. Kali ini admin akan menterangkan seputar sistem kepartaian masa demokrasi liberal di Indonesia. Untuk lebih terangnya sanggup anda baca dibawah ini.

Sistem Kepartaian Indonesia Masa Demokrasi Liberal

Sistem kepartaian masa demokrasi liberal di Indonesia sudah ada semenjak jaman dahulu. Berdasarkan sejarah sistem kepartaian yang dipakai ketika pemilihan umum pertama kali hingga pemilihan umum tahun 2009 menganut sistem multi partai. Tenamun pada masa pemerintahan Soeharto terdapat sistem kepartaian multi partai yang terbatas. Makara hanya terdapat tiga partai saja yaitu PPP, PDI dan Golkar. Kemudian muncullah sistem politik masa demokrasi liberal yang membuat partai partai baru. Misalnya PIR atau Partai Indonesia Raya, NU dan lain lain. Partai itulah yang kemudian berlomba mendapat dingklik parlemen. Namun terdapat dua partai yaitu Masyumi dan PNI yang tergolong besar lengan berkuasa dalam parlemen. Kedua partai inilah yang saling bermenggantian dalam memegang kekuasaan empat kabinet. Misalnya kabinet Wilopo dipegang oleh partai PNI, kabinet Natsir dipegang oleh partai Masyumi, dan kabinet Soekirman dipegang oleh partai PNI.

Baca juga : Perkembangan Ekonomi Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin

Partai politik yakni suatu organisasi yang dibuat oleh sedikit anggota dengan kesamaan cita cita, orientasi dan nilai nilai politik. Partai politik tersebut bertujuan untuk mendapatkan, mempertahankan, dan merebut kekuasaan yang bersifat konstitusional. Dengan begitu sistem kepartaian masa demokrasi liberal berkaitan dengan kekuasaan. Adanya dewan legislatif ibarat MPR dan dewan perwakilan rakyat termasuk dalam memenuhi kebutuhan perangkat organisasi dalam partai politik. Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1945 telah mengumumkan partai tunggal berjulukan Partai Nasional Indonesia. Namun partai yang diinginkan oleh Presiden Soekarno tak sanggup terwujud. Pada tanggal 3 November 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat sebagai wujud ide pembentukan partai yang baru.
Sistem kepartaian masa demokrasi liberal pernah mengeluarkan Maklumat Politik pada tanggal 3 November 1945. Maklumat tersebut dikeluarkan Moh. Hatta sebagai peraturan pemerintah dalam memfasilitasi bunyi rakyat yang bineka. Maklumat Pemerintah pada 3 November 1945 berisi :
  • Adanya sekelompok partai yang disukai pemerintah yang membantu memimpin seluruh pemikiran partai dalam masyarakat teratur.
  • Partai tersebut diperlukan pemerintah telah tersusun sebelum pemilihan tubuh anggota perwakilan rakyat yang berlangsung pada Januari 1946.
Berdasarkan maklumat pemerintah pada sistem kepartaian masa demokrasi liberal diatas, terdapat sedikit partai politik yang didirikan yaitu :

1. Pada tanggal 7 November 1945 mendirikan Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin yang diketuai oleh Dr. Sukirman Wiryosanjoyo.
2. Pada tanggal 29 Januari 1945 mendirikan PNI atau Partai Nasional Indonesia yang diketuai oleh Sidik Joyosukarto.
3. Pada tanggal 20 November 1945 mendirikan PSI atau Partai Sosialis Indonesia yang diketuai oleh Amir Syarifuddin.
4. Pada tanggal 7 November 1945 mendirikan PKI atau Partai Komunis Indonesia yang diketuai oleh Mr. Moh. Yusuf.
5. Pada tanggal 8 November 1945 mendirikan PBI atau Partai Buruh Indonesia yang diketuai oleh Nyono.
6. Pada tanggal 8 November 1945 mendirikan PRJ atau Partai Rakyat Jelata yang diketuai oleh Sutan Dewanis.
7. Pada tanggal 10 November 1945 mendirikan Parkindo atau Partai Katolik Indonesia yang diketuai oleh Ds. Probowinoto.

Baca juga : Ciri Ciri, Kelebihan dan Kelemahan Pemerintahan Presidensial

8. Pada tanggal 20 November 1945 mendirikan PRS atau Partai Rakyat Sosialis yang diketuai oleh Sutan Syahrir.
9. Pada tanggal 17 Desember 1945 mendirikan Permai atau Partai Marhaen Indonesia yang diketuai oleh JB Assa.
10. Pada tanggal 8 Desember 1945 mendirikan PKRI atau Partai Katholik Republik Indonesia yang diketuai oleh IJ Kassimo.
Dalam sistem kepartaian masa demokrasi liberal terdapat ciri ciri yang membedakannya dengan sistem lainnya. Berikut ciri ciri partai politik pada masa demokrasi liberal :
  • Terjadinya konflik dalam bidang politik tak bersifat ideologis kepartaian, namun telah dimengganti menjadi kepentingan.
  • Adanya kubu partai pada jalur ideologi inginpun jalur partai.
  • Kepartaian berorientasi pada susuan partai ibarat priyayi, santri inginpun abangan.
  • Konflik yang terdapat pada internal partai politik dipengaruhi oleh konflik internal pada Tentara Nasional Indonesia AD.
  • Sosok figur Soekarno diperkuat dalam bermacam partai politik.
  • Sistem kepartaian masa demokrasi liberal menganut sistem multi partai yang terdapat tujuan untuk mempermudah pengontrolan lebih lanjut seputar perjuangan. Menurut pendapat Moh. Hatta, sistem ini dibuat untuk mengukur tingkat kekuatan usaha negara kita serta meminta pertanggungjawaban dari pemimpin barisan perjuangan.
Partai politik dalam pemerintah kerap dijatuhkan inginpun dioposisi secara tak sehat oleh sedikit partai yang tak berperan penting dalam dewan legislatif ataupun tak mendapat jabatan dalam parlemen. Hal tersebut membuat sistem kepartaian masa demokrasi liberal menjadi berubah kabinet. Dengan permenggantian kabinet yang terlalu cepat membuat agenda yang berada didalamnya tak berjalan semestinya. Dengan begitu akan menyebabkan instabilitas dalam bidang politik, keamanan dan ekonomi. Keadaan inilah yang melatarbelakangi solusi gres yang dibuat Presiden Soekarno untuk membangun politik Indonesia. Solusi tersebut yakni mengubah sistem kepartaian masa demokrasi liberal menjadi sistem kepartaian Indonesia masa demokrasi terpimpin.

Inilah penterangan seputar sistem kepartaian masa demokrasi liberal di Indonesia. Semoga artikel ini sanggup bermanfaat untuk anda. Terima kasih.
Baca Juga:   Peran Indonesia Dalam Forum Internasional Beserta Penjelasannya

About CerdaskanKita

Check Also

Sejarah Perumusan Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Sejarah Perumusan Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia – Pada ketika Indonesia mulai menuju kemerdekaan maka ketika …